Sebuah pengadilan di Spanyol mengeluarkan perintah yang langsung mengguncang industri virtual private network global. Dua penyedia VPN terbesar di dunia, NordVPN dan ProtonVPN, diperintahkan untuk segera memblokir akses ke alamat IP tertentu yang diduga menyiarkan pertandingan sepak bola secara ilegal. Keputusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga No. 1 Córdoba setelah gugatan yang diajukan oleh LaLiga bersama mitra siarannya, Telefónica Audiovisual Digital.
Dalam putusannya, pengadilan menuntut agar kedua penyedia VPN tersebut mengonfigurasi sistem mereka untuk memblokir IP yang telah ditandai oleh penggugat sebagai sumber siaran tanpa izin. Sebagai imbalannya, LaLiga dan Telefónica diwajibkan menjaga bukti digital yang cukup terkait transmisi konten yang dianggap melanggar hak cipta, guna memastikan akurasi klaim mereka. Langkah ini mempertegas sikap keras LaLiga terhadap pembajakan, setelah sebelumnya juga menargetkan Cloudflare atas dugaan memfasilitasi streaming olahraga ilegal.
Dalam pernyataan resminya, LaLiga menegaskan bahwa perusahaan teknologi seperti Google, Cloudflare, penyedia VPN, dan entitas lain yang dianggap memfasilitasi pembajakan harus ikut bertanggung jawab atas aktivitas ilegal yang terjadi melalui layanan mereka. Organisasi tersebut menyatakan tidak akan mundur dalam upaya melindungi kepentingan klub dan industri sepak bola dari tindakan yang dikategorikan sebagai penipuan audiovisual dan pencucian digital.
Inti argumen LaLiga dalam perkara ini adalah bahwa penyedia VPN termasuk dalam cakupan regulasi Uni Eropa, khususnya Digital Services Act, sehingga dinilai memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran hak cipta di jaringan mereka. Pengadilan disebut menyoroti bahwa VPN merupakan sarana yang sangat efektif dan mudah diakses untuk melewati pembatasan geografis, sehingga memungkinkan pengguna mengakses situs yang menyiarkan konten berlisensi secara ilegal. Bahkan, disebutkan pula bahwa penyedia VPN kerap mempromosikan kemampuan layanan mereka dalam menghindari pembatasan tersebut.
Yang menjadi sorotan tajam adalah prosedur pengadilan yang ditempuh secara inaudita parte, artinya keputusan diambil tanpa menghadirkan atau mendengar pihak tergugat terlebih dahulu. Perintah tersebut juga dinyatakan tidak dapat diajukan banding. Kondisi ini memicu reaksi keras dari ProtonVPN yang secara terbuka mempertanyakan validitas prosedural keputusan tersebut melalui platform X. Perusahaan menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi maupun informasi tentang proses hukum sebelum laporan media muncul.
Menurut ProtonVPN, setiap putusan pengadilan yang dikeluarkan tanpa pemberitahuan yang layak kepada pihak terdampak dan tanpa memberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan bertentangan dengan prinsip dasar due process. Mereka menekankan bahwa sistem peradilan yang berlandaskan hukum wajib menjamin kesempatan yang adil bagi semua pihak sebelum menjatuhkan putusan yang mengikat.
Nada serupa juga datang dari pihak NordVPN. Juru bicara perusahaan menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima dokumen pengadilan sebagaimana diberitakan, sehingga terlalu dini untuk memberikan komentar substantif. NordVPN mengklaim tidak mengetahui keterlibatan dalam proses peradilan di Spanyol dan karena itu tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Perusahaan juga mengkritik pendekatan pemegang hak yang dinilai berpotensi berdampak luas terhadap cara internet beroperasi.
Lebih jauh, NordVPN menilai bahwa pemblokiran domain atau IP bukanlah solusi efektif untuk memberantas pembajakan. Langkah tersebut, menurut mereka, cenderung hanya menyasar layanan VPN berbayar yang sah, sementara VPN gratis sering kali luput dari pengawasan. Karena VPN gratis lebih sulit diregulasi dan penggunanya cenderung tidak beralih ke layanan legal berbayar, celah ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku pembajakan untuk terus beroperasi.
Perusahaan itu juga berpendapat bahwa pemblokiran hanya menyentuh permukaan masalah tanpa mengatasi akar persoalan. Situs pembajak dapat dengan mudah berpindah ke subdomain baru atau infrastruktur berbeda, sehingga konten ilegal tetap tersedia. Upaya yang lebih efektif, menurut NordVPN, seharusnya difokuskan pada sumber konten itu sendiri, termasuk penindakan terhadap penyedia hosting, pemutusan aliran pendanaan operasi ilegal, serta peningkatan akses terhadap konten legal yang terjangkau.
Kasus ini berpotensi menjadi preseden penting dalam relasi antara industri hiburan, regulator, dan penyedia infrastruktur internet. Di satu sisi, pemegang hak siar menuntut perlindungan maksimal atas konten mereka. Di sisi lain, penyedia VPN menghadapi risiko dijadikan pihak yang bertanggung jawab atas perilaku pengguna. Bagaimana konflik kepentingan ini diselesaikan akan menentukan arah kebijakan digital di Eropa dan mungkin juga memengaruhi praktik regulasi global di masa mendatang.
.png)


